TIMES BANTUL, BANTUL – Anggota DPRD Bantul, Herry Fahamsyah, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki keunggulan utama dalam hal pengendalian praktik politik uang yang lebih terkontrol dibandingkan pilkada langsung.

Herry menyampaikan dalam pelaksanaan pilkada langsung, politik uang masih menjadi persoalan serius yang sulit diberantas. Pembiaran praktik politik uang serta sikap permisif sebagian masyarakat menyebabkan biaya politik menjadi sangat tinggi.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mendorong calon terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal politik setelah menjabat.

“Kalau pemilihan dilakukan secara langsung sementara politik uang masih dibiarkan, cost politik yang tinggi pasti berimbas pada calon terpilih,” ujarnya, Minggu (4/1/2026). 

Sebaliknya, Herry menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap politik uang dilakukan lebih ketat dan terpantau.

 Dengan jumlah pemilih yang terbatas dan berada dalam sistem kelembagaan, praktik transaksional dinilai lebih mudah diawasi dibandingkan pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat luas.

Namun demikian, Herry tidak menampik bahwa pemilihan melalui DPRD memiliki konsekuensi, salah satunya berkurangnya hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Meski begitu, ia menilai dalam praktik selama ini rakyat juga belum sepenuhnya bebas menentukan figur kepala daerah, karena proses pencalonan tetap ditentukan oleh partai politik.

Lebih lanjut, Herry menegaskan bahwa perdebatan antara pilkada langsung dan pemilihan melalui DPRD seharusnya tidak berhenti pada sistem semata. 

Ia menekankan perlunya evaluasi mendasar terkait pendidikan politik masyarakat dan kualitas kaderisasi partai politik.

“Apapun sistem yang dipilih, yang harus dikoreksi bersama adalah literasi politik masyarakat dan kaderisasi partai. Partai harus mampu menghadirkan calon yang berkualitas, berintegritas, dan berkapasitas demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Politikus PAN ini menyampaikan bahwa ada dua poin utama, yakni kaderisasi partai yang berjalan optimal agar menghasilkan calon berkualitas, serta peningkatan kesadaran dan literasi politik masyarakat sebagai fondasi demokrasi yang sehat. (*)