TIMES BANTUL, BANTUL – Kasus bunuh diri di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul mencatat, pada 2023 terdapat delapan kasus bunuh diri, sementara pada 2024 melonjak menjadi 22 kasus. Hingga Mei 2025, tercatat lima kasus bunuh diri.

“Angkanya meningkat tajam. Tahun ini memang baru lima, tapi 2024 lalu cukup meningkat signifikan,” kata Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga, dan Kesehatan Jiwa Dikes Bantul, dr Siti Marlina, Senin (27/5/2025).

Meski demikian, dibanding kabupaten atau kota lain di DIY, Bantul masih menempati urutan ketiga di bawah Gunungkidul dan Sleman. Usia korban bunuh diri sebagian besar berada pada rentang usia produktif, yakni di atas 20 tahun dan di bawah 60 tahun, meski terdapat pula kasus pada usia lanjut di atas 60 tahun.

Menurut Marlina, sebagian besar penyebab bunuh diri berkaitan dengan depresi berat yang dipicu oleh berbagai persoalan sosial ekonomi, seperti pengangguran, terlilit utang, judi online, serta penyakit kronis tanpa dukungan keluarga.

“Banyak juga penderita gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, yang bahkan sempat mendengar suara menyuruh untuk bunuh diri,” tambahnya.

Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti pelacakan dan wawancara dengan keluarga korban, pemetaan penyebab, serta menyusun rekomendasi penanganan. Upaya lain yang tengah dikembangkan adalah skrining kesehatan mental secara luas, serta edukasi kepada masyarakat dan siswa sekolah terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Bantul merancang program Sekolah Sehat Jiwa, yang rencananya akan dimulai pada Juli 2025 di salah satu SMP sebagai proyek percontohan. Sekolah ini diharapkan dapat menjadi tempat edukasi dan dukungan bagi siswa, sekaligus membentuk komunitas teman sebaya yang mampu menjadi pendengar dan pemberi dukungan.

“Anak-anak akan dilatih menjadi pendamping, tempat curhat, dan memberi semangat teman-temannya. Harapannya bisa menciptakan iklim sekolah yang sehat jiwa,” jelas Marlina.

Saat ini, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan tengah melakukan koordinasi untuk menentukan sekolah yang akan menjadi pilot project. Selain itu, pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas juga terus didorong agar masyarakat mampu melakukan deteksi dini dan pendampingan terhadap warga yang mengalami gangguan jiwa. (*)