BANTUL – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Bantul masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan data capaian per puskesmas, Puskesmas Dlingo I mencatat persentase capaian tertinggi sebesar 58,13 persen, disusul Puskesmas Pundong 49,53 persen dan Puskesmas Jetis II 43,57 persen.

Sementara itu, sejumlah puskesmas masih mencatat capaian di bawah 20 persen. Puskesmas Kasihan menjadi yang terendah dengan capaian 5,72 persen, diikuti Kasihan II sebesar 6,48 persen dan Srandakan 9,08 persen.

Abednego Dani Nugroho,  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, menyampaikan , selain capaian yang belum optimal, pelaksanaan CKG juga menghadapi sejumlah hambatan. 

Di antaranya keterbatasan bahan medis habis pakai (BMHP), keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia (SDM), serta kendala aplikasi akibat proses pencatatan ganda pada sistem DGS dan ASIK.

Baca juga

Biaya BBM Naik Imbas Efisiensi Anggaran, Disdukcapil Bantul Menimbang Penyesuaian Jadwal Jemput Bola IKD

"Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah minimnya minat untuk mengikuti program CKG," ungkapnya, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, menurut hasil kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat tidak mengikuti CKG adalah belum memiliki waktu yang sesuai.

Sebanyak 59,3 persen responden yang tidak berniat mengikuti CKG menyatakan belum menemukan waktu yang cocok, sedangkan 29,6 persen merasa dirinya sehat.

 Pada kelompok yang belum mendaftar, 73,6 persen mengaku belum memiliki waktu yang sesuai dan 10,3 persen merasa sehat. 

Baca juga

Pemkot Yogyakarta Siapkan Malioboro Tetap Bersih dan Nyaman Jelang Libur Sekolah

Adapun pada kelompok yang sudah mendaftar tetapi tidak hadir, sebanyak 50 persen menyebut alasan yang sama, yaitu belum menemukan waktu yang cocok.

UGM juga mengidentifikasi beberapa faktor yang berpotensi menghambat keikutsertaan masyarakat dalam program CKG.

Faktor tersebut meliputi keterbatasan waktu, anggapan bahwa kondisi kesehatan masih baik, persepsi bahwa CKG bukan program wajib, kekhawatiran terhadap hasil pemeriksaan yang tidak baik, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya tindak lanjut setelah memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan.

Abed mengatakan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan terus memperkuat sosialisasi, meningkatkan kemudahan akses layanan, serta mengatasi berbagai kendala teknis guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program CKG. (*)