TIMES BANTUL, JAKARTA – Menteri Sosial RI (Mensos RI) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran umum bagi masyarakat.
Menurut Gus Ipul - sapaan akrab Mensos, proses masuk Sekolah Rakyat menggunakan mekanisme seleksi berbasis data resmi yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencegah kepentingan pihak tertentu.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Prosesnya dimulai dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS,” kata Mensos Saifullah Yusuf di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan setelah data calon siswa diperoleh dari BPS, pendamping Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa atau kelurahan, akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.
“Verifikasi tersebut untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.
Setelah dinyatakan layak, lanjut dia, data calon siswa kemudian diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur, untuk ditandatangani.
Mensos menekankan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bekerja sendiri dalam proses tersebut, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah agar seleksi berjalan objektif dan transparan.
“Ini proses yang ketat, tidak bisa sembarangan. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran,” ujar Mensos Saifullah Yusuf. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Seleksi Berbasis Data BPS, Sekolah Rakyat Tak Membuka Pendaftaran
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Ronny Wicaksono |