TIMES BANTUL, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa dalam satu tahun pemerintahannya, anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang sebelumnya dinilai rawan penyimpangan atau korupsi telah berhasil dialihkan untuk membiayai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Ia menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh tingkatan birokrasi.

"Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat," tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan penggunaan APBN yang efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dana tersebut dialihkan dari pos-pos anggaran yang berpotensi tinggi terjadi kebocoran.

Penghematan besar-besaran ini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai inisiatif pro rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar di tingkat desa dan sektor pertanian.

Di kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan pesan tegas mengenai penegakan hukum. “Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” ujarnya.

Prabowo juga memuji kinerja aparat penegak hukum yang dinilai telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1.000 triliun dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.

Sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi sistem, Presiden menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum. "Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun," pungkas Prabowo, menutup pernyataannya. (*)