BANTUL – Kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM) di tengah kebijakan efisiensi anggaran membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Disdukcapil Bantul) mulai menghitung ulang kemampuan operasional layanan di lapangan.

Kondisi tersebut mendorong instansi itu mempertimbangkan penyesuaian jadwal layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah menjaga keberlanjutan pelayanan.

Kepala Disdukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, mengatakan penyesuaian dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya biaya operasional, terutama untuk mobilitas petugas ke berbagai wilayah.

Meski menghadapi tekanan anggaran akibat kenaikan biaya BBM, Disdukcapil Bantul memastikan program jemput bola IKD tidak akan dihentikan.

Sebaliknya, instansi tersebut akan mencari pola pelayanan yang lebih efisien agar target aktivasi tetap tercapai tanpa membebani anggaran operasional.

Di sisi lain, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan data terbaru, dari total 763.607 rekam dinamis, sebanyak 200.202 penduduk telah mengaktifkan IKD. Dengan jumlah tersebut, capaian aktivasi IKD Kabupaten Bantul mencapai 26,22 persen.

“Masih 26,15 persen. Kami sedang mengejar target aktivasi IKD Bantul sebesar 30 persen atau sekitar 225.000 penduduk hingga akhir 2026,” kata Kwintarto, Kamis (25/6/2026).

Baca juga

Biaya BBM Naik Imbas Efisiensi Anggaran, Disdukcapil Bantul Menimbang Penyesuaian Jadwal Jemput Bola IKD

Data Disdukcapil Bantul menunjukkan Kapanewon Kasihan menjadi wilayah dengan capaian aktivasi IKD tertinggi. Dari 84.545 rekam dinamis, sebanyak 24.989 penduduk telah mengaktifkan IKD atau mencapai 29,56 persen. 

Posisi berikutnya ditempati Kapanewon Sedayu dengan capaian 28,94 persen, disusul Pleret 28,84 persen, Jetis 28,40 persen, dan Srandakan 28,09 persen.

Sejumlah kapanewon lain juga mencatat capaian di atas rata-rata kabupaten, yakni Bantul sebesar 27,62 persen, Sewon 26,53 persen, serta Piyungan 26,12 persen.

 Sementara itu, Banguntapan mencapai 25,56 persen, sedangkan Pajangan dan Sanden masing-masing mencatat capaian 25,42 persen.

Pada kelompok menengah, capaian aktivasi IKD tercatat sebesar 24,94 persen di Kretek, 24,58 persen di Pandak, 23,15 persen di Bambanglipuro, dan 23,04 persen di Imogiri. 

Baca juga

Pemkot Yogyakarta Siapkan Malioboro Tetap Bersih dan Nyaman Jelang Libur Sekolah

Adapun capaian terendah masih berada di Kapanewon Dlingo dengan persentase aktivasi 21,49 persen. Kapanewon Pundong juga masih berada di bawah rata-rata kabupaten dengan capaian 22,19 persen.

Perbedaan capaian antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan aktivasi IKD masih perlu terus ditingkatkan, terutama di kapanewon yang tingkat aktivasinya masih rendah. 

Karena itu, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan kenaikan biaya BBM, Disdukcapil Bantul tetap mendorong sosialisasi dan pelayanan jemput bola agar masyarakat semakin memahami manfaat IKD sebagai identitas digital yang praktis, aman, dan mudah diakses melalui telepon pintar.

Dengan capaian 26,22 persen, Kabupaten Bantul menunjukkan kemajuan dalam transformasi layanan kependudukan berbasis digital.

Namun, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target aktivasi IKD sebesar 30 persen atau sekitar 225.000 penduduk hingga akhir 2026, sekaligus memastikan pemerataan aktivasi di seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. (*)