TIMES BANTUL, GUNUNGKIDUL – Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Gunungkidul ke depan akan mengedepankan mekanisme musyawarah dan mufakat, bukan melalui voting.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Golkar DIY, Singgih Januratmoko, usai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gunungkidul, Minggu (27/7/2025).

“Jadi, kami tidak ingin seperti dulu, ada voting atau lewat mekanisme lainnya. Lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat,” ujar Singgih yang juga merupakan anggota Komisi VIII DPR RI.

Jabatan Ketua DPD Golkar Gunungkidul sebelumnya dipegang oleh Heri Nugroho, namun ia mengundurkan diri dengan alasan pribadi.

Pasca pengunduran diri tersebut, posisi Ketua DPD diisi sementara oleh Syarief Guska Laksana berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 30 November 2024.

Singgih menjelaskan bahwa pemilihan ketua definitif akan dilakukan setelah konsolidasi organisasi di tingkat bawah selesai. Ia menekankan pentingnya soliditas internal sebelum Musyawarah Daerah (Musda) digelar di tingkat provinsi.

“Musda baru akan dilakukan setelah konsolidasi di bawah selesai. Yang penting, semua guyub dulu. Kami mengikuti pola di DPR RI, penyelesaian di tingkat bawah harus selesai dulu sebelum Musda tingkat provinsi dilaksanakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan ini dilakukan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima seluruh pihak dan menjaga soliditas partai.

“Golkar masih menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal. Tidak seperti beberapa partai lain yang langsung tunjuk ketua, kami tetap melalui Musda,” tegasnya.

Singgih juga mengingatkan kepada para kader yang berminat mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul untuk aktif membangun komunikasi dan kolaborasi.

“Yang paling penting, bagaimana calon ketua nanti bisa membawa Partai Golkar semakin bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendorong peningkatan perolehan suara,” pungkasnya. (*)