TIMES BANTUL, BANTUL – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih buka suara terkait kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Bantul telah membentuk Tim Advokasi yang akan mengawal proses hukum secara menyeluruh.

"Kasus Mbah Tupon sejak berita itu terungkap di masyarakat, saya memerintahkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kabag Hukum untuk membentuk tim advokasi," katanya usai Panen Raya Padi di Bulak Blunyahan, Pendowoharjo Sewon, Bantul Selasa (29/4/2025).

Ia menegaskan bahwa Tim Advokasi tersebut disiapkan secara cuma-cuma untuk membantu warga.

“Tim advokasi kita siapkan secara gratis, cuma-cuma. Dengan dukungan lawyer-lawyer yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga saya menjamin kasus ini akan terus kita kawal sampai hak-hak Mbah Tupon itu dikembalikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Halim mengatakan bahwa proses investigasi yang objektif masih berlangsung dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Karena di bawah itu banyak versi. Maka kita harus hati-hati, harus diinvestigasi secara objektif karena masalah hukum itu jangan ada yang dirugikan. Biarkan nanti aparat penegak hukum itu akan memproses, tapi kalau memang diperlukan mediasi dan bisa diselesaikan, itu lebih baik,” jelasnya.

Orang nomor satu di pemerintahan Bumi Projotamansari ini mengaku belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh karena proses masih berjalan dan informasi yang beredar belum sepenuhnya jelas.

“Saya belum bisa berkomentar karena ini masih dalam proses investigasi. Saya takut salah karena banyaknya versi yang simpang siur itu. Sehingga biarlah tim hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul itu melakukan kerjanya, dan kita sudah biasa melakukan penanganan kasus seperti ini,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Bantul memiliki tim advokasi yang siap membantu masyarakat dalam urusan hukum.

“Kan Pemkab itu pun lawyer yang kita berbantukan kepada masyarakat, jadi masyarakat itu bisa meminta pemerintah untuk melakukan pembelaan advokasi," ujarnya.

"Dan memang kita menyediakan tim advokasi itu yang dikoordinir langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul bersama Bagian Hukum,” pungkas Bupati Bantul, Abdul Halim Halim. (*)