TIMES BANTUL, BANTUL – Isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menuai sorotan publik, bahkan polemik serius.

Penghasilan resmi wakil rakyat disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan setelah adanya tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Kebijakan ini menggantikan fasilitas rumah dinas yang sebelumnya disediakan.

Namun, keputusan tersebut menimbulkan polemik karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Bantul, Sarjono, menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan tunjangan DPR RI tidak sepantasnya dilakukan di tengah kondisi buruh yang sulit.

“Bagi kami, tunjangan DPR RI tidak sepantasnya dinaikkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Saat ini banyak buruh mengalami pemutusan hubungan kerja. Akan lebih baik jika dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil, pekerja, dan buruh,” tegas Sarjono, Kamis (28/8/2025).

Ia menambahkan, penolakan itu juga telah disampaikan Partai Buruh saat audiensi dengan DPRD DIY.  Selain menolak kenaikan tunjangan, pihaknya juga mendorong adanya reformasi pajak perburuhan agar tidak memberatkan para pekerja.

Sejumlah pihak sebelumnya juga menilai DPR seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Masalah sosial dan kesejahteraan dinilai lebih mendesak untuk menjadi prioritas ketimbang menambah tunjangan bagi anggota dewan. (*)