TIMES BANTUL, BANTUL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul memprediksi puncak musim kemarau tahun 2025 akan terjadi pada Juli hingga Agustus. Prediksi tersebut mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) DIY.

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaol, mengungkapkan bahwa saat ini wilayah Bantul sedang memasuki masa peralihan dari musim hujan ke kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang April hingga Mei.

“Dalam masa peralihan ini, perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang,” ujarnya, Rabu (30/4/2025).

Jika musim kemarau tahun ini berlangsung cukup parah, BPBD Bantul berencana menetapkan status siaga kekeringan sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanto, menyebut kekeringan menjadi bencana tahunan yang rutin terjadi di Bumi Projotamansari. Setiap musim kemarau, ada 11 dari total 17 kapanewon di Bantul yang kerap mengalami kekeringan.

“Enam kapanewon yang tidak terdampak kekeringan di antaranya adalah Bantul, Jetis, Kretek, Sanden, dan Srandakan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD tengah mempersiapkan stok air dan armada tangki. Namun, hingga kini, instansi tersebut baru memiliki satu armada pengangkut air. Kondisi ini kerap menghambat distribusi air bersih ke masyarakat.

“Kadang masyarakat harus antre seminggu sampai 10 hari untuk mendapatkan dropping air. Masalahnya bukan kekurangan air, tapi armada pengangkut kami sangat terbatas,” ujar Agus.

Pihaknya pun telah mengajukan permohonan penambahan armada tangki air kepada Pemerintah Kabupaten Bantul agar distribusi bantuan bisa lebih cepat dan merata.

Meski demikian, Agus menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam upaya penyaluran air bersih, termasuk dari Dinas Sosial Bantul, Palang Merah Indonesia, relawan CSR, dan lainnya.

“Kami juga berharap masyarakat ke depan bisa memiliki sumur bor sebagai solusi mandiri menghadapi kekeringan. Namun, pembuatan sumur bor bukan menjadi kewenangan BPBD, melainkan instansi teknis lainnya,” pungkasnya. (*)